Langkah-langkah membuat blog … bla…
Filed under: D3 BI Unsoed
15 May, 2007 • 10:42 pm 0
Selasa , 15/05/2007 18:23 WIB
Dewi Widya Ningrum – detikInet
Yogyakarta, Proses transisi ke open source belum secara menyeluruh terealisasi di Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Salah satunya disebabkan faktor sumber daya manusia (SDM) yang enggan untuk belajar.
Direktur Sistem Informasi dan Perangkat Lunak Departemen Komunikasi dan Informatika, Lolly Amalia, beranggapan bahwa para atasan di instansi pemerintah perlu memotivasi bawahannya demi menggiatkan penggunaan software open source.
Lolly sendiri mengaku bahwa dirinya ‘memaksa’ semua karyawan di divisinya untuk segera beralih ke open source. Kepada bawahannya Lolly mengatakan tidak bertanggung jawab jika saat polisi melakukan sweeping, ternyata masih ada karyawannya yang menggunakan software ilegal.
“Kini semua PC (komputer) di direktorat saya sudah 100 persen menggunakan software open source,” ujarnya kepada detikINET di sela-sela acara sosialisasi pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, perangkat lunak dan konten, yang digelar di Hotel Santika Yogyakarta, Selasa (15/5/2007).
Lolly juga mengakui bahwa belum sepenuhnya PC di Depkominfo yang bertransisi ke open source. Diakuinya, proses transisi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah sehingga perlu waktu dan usaha lagi untuk belajar. Cepat atau lambatnya proses transisi juga bergantung dari SDM dan leadership. “Banyak juga SDM yang enggan belajar lagi jika harus transisi ke open source,” ujarnya.
Transisi ke open source, diakui Lolly, akan menghemat waktu dan biaya lebih banyak. Dari segi waktu, kita tidak perlu membuang-buang banyak waktu hanya untuk mengurusi virus-virus. Sedangkan dari sisi biaya, kita tidak perlu lagi membayar biaya lisensi yang terbilang cukup mahal.
Warnet Open Source Menjamur
Penyebaran open source via warnet dianggap Lolly akan turut membantu pemerintah dalam mensosialisasikan penggunaan software legal. Lolly berharap semakin banyak warnet yang menggunakan open source, mengingat sosialisasi penggunaan software legal bukan hanya tugas pemerintah saja, namun juga semua sumber daya manusia Indonesia termasuk komunitas, mahasiswa, pemerintah daerah dan warnet-warnet.
Lolly juga mengatakan pihaknya tengah melakukan pembicaraan dengan Depdiknas guna bekerja sama menggalakkan open source melalui ICT Center. “Kerja samanya masih dalam pembicaraan. Belum jelas nanti konsepnya seperti apa, apakah untuk menlancarkan kegiatan di ICT Center atau mengembangkan distro-distro,” paparnya.
Polisi Harus Bisa Membedakan
Ternyata tidak semua kalangan tahu dan mengenal apa itu open source. Bahkan aparat sendiri, menurut Lolly, masih banyak yang belum bisa membedakan mana software proprietary dan mana yang open source.
Sebagai contoh ada kasus dimana CD Ubuntu, salah satu distro Linux, tertahan saat memasuki Indonesia. Ubuntu dikira merupakan software ilegal. “Padahal seharusnya mereka bisa membedakannya,” ujarnya.
Aparat juga diimbau untuk tidak sekadar ‘asal’ melakukan sweeping karena perintah atasan saja. Untuk itulah, para aparat yang sudah bisa membedakan open source dan proprietary diimbau untuk terus membagi pengetahuan mereka ke anggotanya yang lain demi tercapainya sosialisasi penggunaan software legal.
Filed under: Berita ICT
9 May, 2007 • 5:40 pm 0
http://blogs.egovindonesia.com/nurul/ semoga bermanfaat.
Filed under: Berita ICT
4 May, 2007 • 11:24 pm 1
Kemarin saya mencoba instalasi WV luar biasa di PC Pak Agung praptapa
Filed under: Berita ICT
• 1:29 pm 1
Hari ini tadi MM Unsoed kerjasama dengan diklat baturaden mengadakan training komputer mengenai pembuatan nota dinas.
Filed under: Berita ICT
• 1:22 pm 2
Mau?
Mau dapet isi ulang 3x lipat?
Mau dapet tambahan 100 SMS?
Langkah-langkah mendapatkan bonus 100 SMS/bulan
Catatan:
Filed under: Berita ICT
2 May, 2007 • 1:23 pm 1
Kecurangan dalam ujian, merupakan musuh utama dalam dunia pendidikan (yang
normal).
1. Plagiarism
Plagiarism is an extremely serious academic offense and carries penalties
varying from failure in an assignment to debarment from the University.
Definitions, procedures, and penalties for dealing with plagiarism are set
out in Trent University’s Policy on Plagiarism, which is available on
request from every department or college office or from the Registrar’s
Office and is also contained in the University Calendar.
http://www.trentu. ca/academic/ nativestudies/ Syllabus/ sylnast260. html
Sementara, instansi pendidikan kita, “malahan seperti” memeliharanya.
2. Depdiknas Harus Umumkan Kecurangan UN
Penulis: Sidik Pramono
JAKARTA–MIOL: Pemerintah mesti mengumumkan ke publik secara transparan soal
kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini. Termasuk sanksi yang
dijatuhkan untuk pelaku tindakan tidak terpuji itu.
Jika Depdiknas tidak melakukan hal tersebut, akan menjadi preseden buruk
bagi pelaksanaan UN, serta memberikan efek negatif ke guru.
http://www.media- indonesia. com/berita. asp?id=132077
Memang seperti lucu. Yang ngomong “dianggap” idealis. Namun jika kecurangan
dalam ujian diakomodasi, kita jadi rancu tentang kualitas lulusan.
Ujung-ujungnya yang rugi masyarakat juga.
Saya ucapkan selamat berjuang bagi guru-guru di Sumatera Utara, yang mencoba
memerangi kecurangan UN, walau bisa terkena resiko dari Dinas Diknas setempat.
3. 500 guru di Sumut tuntut kecurangan UN diusut, 02 mei 2007
http://www.detiknew s.com/index. php/detik. read/tahun/ 2007/bulan/ 05/tgl/02/ time/154013/ idnews/775248/ idkanal/10
salam,
WA
Filed under: Artikel
Recent Comments